Mencermati Kampanye Politik

image

Mencermati Kampanye Politik 

Oleh : Eki Baihaki

Dosen FISIP UNLA

 

Kompetisi politik menuju kursi RI-1 dan RI-2 secara formal dimulai dengan ditetapkannya pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, yang saat ini akan memasuki tahapan kampanye, hingga tahap final kompetisinya pada tanggal 9 Juli 2014.

 

Pemilihan presiden 2014, bagi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Merupakan ujian politik yang besar dan tidak mudah, karena kegaduhan politik kerap lebih mengemuka ketimbang dialog gagasan berbangsa dan bernegara, termasuk maraknya kampanye negatif dan kampanye hitam, yang lazim mengiringi kompetisi politik di Indonesia.

 

Kampanye politik yang sudah lama berjalan di Indonesia, sepertinya  masih berkutat pada seputaran upaya membangun modal popularitas untuk dapat dipilih. Sehingga pola dan kemasan kampanye menjadi karikatif, seringkali lepas dari dimensi pendidikan politik sebagai investasi berharga berdemokrasi. Kampanye politik masih menjadi modus utama menarik perhatian untuk mendulang suara dibandingkan menjadi arena pembuatan komitmen politik kebangsaan antara yang akan berkuasa dengan rakyatnya.

 

Secara konseptual, mengacu pada pada terminologi politik di Amerika ada perbedaan antara kampanye hitam (black campaign) dengan kampanye negatif (negative campaign). Kampanye hitam biasanya hanya tuduhan tidak berdasarkan fakta dan merupakan fitnah. Sementara kampanye negatif, adalah pengungkapan fakta kekurangan mengenai suatu calon atau partai yang disampaikan dengan fakta yang benar dan relevan menyangkut kekurangan calon atau partai agar masyarakat dapat mengkritisi kelebihan dan sekaligus kekurangan calon. Sedangkan kampanye hitam berisi tuduhan yang cenderung akan merusak demokrasi dan keutuhan bangsa.

 

Kampanye hitam marak, sebagai upaya menjatuhkan lawan dengan cara-cara kotor, bahkan isu-isu SARA yang semestinya dikubur dalam-dalam justru dibangkitkan. Kita sebagai bangsa tengah menghadapi pertaruhan besar. Pertaruhan, apakah pilpres yang akan berlangsung 9 Juli mendatang bisa menjadi momentum kebangkitan bangsa atau justru menghasilkan benih konflik dan perpecahan yang berkelanjutan.

 

Kita semua harus memastikan pilpres mendatang berlangsung dalam koridor keadaban. Sudah saatnya seluruh pihak mengedepankan cara-cara yang elegan dalam upaya menggapai kemenangan, sudah saatnya pula segala bentuk kampanye hitam dikubur.

 

Kita harus mewaspadai akan bahaya kampanye hitam berbau SARA yang potensial dapat memantik kerusuhan, memicu chaos. Potensi konflik di pilpres bukanlah suatu halusinasi. Kampanye hitam harus  ditangkal sejak awal sebelum membesar.

Saat ini mulai kentara, antara lain ditandai dengan semakin maraknya black campaign di berbagai media. Demi menyudutkan lawan, tak ada lagi rasa risih mengumbar fitnah atau memutarbalikkan fakta. Juga, persoalan SARA dijadikan sarana menyerang rival. Bahkan terminologi agama yang konteksnya tidak relevan tidak sungkan digunakan. Misalnya penggunaan terminologi “perang badar” yang menjadikan Pipres seolah-olah ajang untuk saling menegasikan atau menghancurkan lawan, bukan arena lawan debat atau adu gagasan terbaik dari calon pemimpin bangsa untuk membahas masalah bangsa dan Negara kedepan.   

 

Pilpres sejatinya adalah arena untuk mempertandingkan ide-ide besar untuk mencerahkan bangsa dan menjadi solusi besar bangsa untuk keluar dari beragam masalah. Pilpres harus menjadi prosesi politik yang tertib, bukan menjadi jalan pintas untuk mendulang suara meraih jabatan eksekutif tertinggi di Indonesia. Kondisi ini relevan dengan apa yang gambarkan oleh Pramono Anung, sebagai Wakil Ketua DPR RI, bahwa  Indonesia sampai saat ini masih miskin pemimpin yang berjiwa negarawan. Kita miskin negarawan tapi surplus politisi. Politisi selalu berpikir bagaimana caranya bisa terpilih lagi. Politisi juga selalu memikirkan keuntungan apa yang akan diperolehnya dibandingkan dengan memberi kontribusi untuk kepentingan yang lebih besar. Sementara negarawan merupakan sosok yang selalu berpikir untuk kepentingan negara dan generasi yang akan datang. Itulah bedanya dengan politisi dengan negarawan.

 

Harapan Kedepan

 

Kontestasi politik melalui Pilpres dan Pileg telah menyuburkan basis komunikasi politik sebagai kebutuhan di hampir seluruh tindakan politik. Komunikasi politik yang ditunjang oleh media telah melahirkan dan menumbuh suburkan politik pencitraan dan politik yang penuh kebebasasan namun minim etika politik.

 

Sehingga demokrasi dan aktualitas politik masih dirayakan dengan ekspresi dangkal dan saling menyerang, seperti pesta keramaian yang miskin substansi dan refleksi; komunikasi politik dipadati tontonan hingar-bingar, bahkan agama sering dijadikan komodifikasi atau alat yang efektif dalam meningkatkan citra aktornya.

 

Dalam batas yang wajar menyampaikan kekurangan berdasarkan fakta yang benar dan relevan dari calon pemimpin adalah hal yang tidak menyalahi, agar rakyat dan calon pemilihnya memahami  jejak yang baik dan sekaligus  sisi kekurangannya, karena manusia hakekatnya bukanlah mahluk sempurna seperti malaikat.

 

Ekspresi demokrasi dan kebangsaan  yang dangkal dan menyerang seperti itulah yang dulu dikhawatirkan oleh Bung Karno, yang menulis di Suluh Indonesia (12 Agustus 1928), “Nasionalisme kita ialah nasionalisme ke-timuran dan sekali-kali bukanlah nasionalisme ke-baratan, suatu nasionalisme yang menyerang-nyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluannya sendiri. Suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi ‘perkakasnya Tuhan’ dan membuat kita hidup dalam roh nya tuhan.Itulah sebabnya, mengapa para pendiri bangsa ini, bahkan golongan komunis sekalipun, menyepakati prinsip Ketuhanan sebagai salah satu filosofi dasar kenegaraan.

 

Sejatinya berpolitik tidaklah senaif dan sedangkal yang dipersepsikan dan diaktualisakian oleh sebagian besar politisi kita. Politik memiliki keluhuran dan nilai  yang menuntun pada kedalaman mengelola tata kehidupan bersama berdasarkan prinsip etika, keadilan, toleransi, kebersamaan, altruisme. Juga politik keberpihakan demi mewujudkan kesejahteraan bersama, termasuk membangun pencerahan dan kesadaran bagi rakyat melalui kesantunan kata-kata dan perilaku beradab dalam berpolitik.

 

Maka kewajiban kita semua perlu mewujudkan  asketisme politik sebagai laku para aktor. Asketisme politik dipahami sebagai upaya menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan prinsip etika dan kesederhananaan serta memproyeksikan tindakannya demi kemaslahatan rakyat banyak. Berpolitik tidak hanya untuk mengejar kekuasaan melainkan demi kemaslahatan bangsa dan negara. Asketisme politik diarahkan untuk meningkatkan “kesalehan”berpolitik yang didasarkan kepada komitmen spiritual dalam berpolitik.

 

Komitmen spiritual adalah pondasi kokoh, yang harus dimiliki oleh aktor politik yang akan meraih jabatan publik termasuk tim suksesnya untuk senantiasa memiliki semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negaranya secara ihlas. Karena spiritualitas  yang dimiliki akan melahirkan energi untuk mengabdi secara tulus, energi untuk bangkit dari keterpurukan, energi untuk jujur, energi untuk bertanggungjawab, energi untuk peduli, yang didasari iman yang kuat.

 

Kita berharap Pemilu Presiden 9 Juli 2014, menjadi momentum kebangkitan bangsa. Dengan terpilihnya Presiden RI yang tidak hanya politisi juga seorang negarawan yang mampu memimpin perubahan kearah yang lebih baik.

  

 

 

 

 

 

Thu, 12 Jun 2014 @19:25


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 4+3+0

Saran & komentar
ALBUM

Copyright © 2018 ekibaihaki · All Rights Reserved