Polisi dan Masyarakat

image
Polisi dan Masyarakat
Oleh EKI BAIHAKI

DINAMIKA eksistensi, perjalanan, dan pengabdian Kepolisian Republik Indonesia dalam usianya ke-61, dengan segala keberhasilan dan kegagalannya, serta agenda ke depan yang harus dituntaskan. Semua hal ini tidak bisa dilepaskan dari salah satu faktor determinannya yaitu aspek kemitraannya dengan masyarakat.

Sehingga Kapolda Jabar Irjen. Pol. Sunarko Danu Ardanto memandang perlu mengeluarkan pesan moral kepada jajarannya dalam rangka HUT ke-61 Bhayangkara, polisi sebagai mitra masyarakat yaitu polisi yang merangkul bukan memukul, polisi yang mengajak bukan membentak, dan polisi yang mendidik bukan menghardik.

Haruskah polisi dan masyarakat bermitra?

Pertanyaan ini hakekatnya merupakan pertanyaan retoris, yang sesungguhnya tidak perlu ditanyakan. Namun, pada realitasnya membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam arti tidak sekedar "mitra-mitraan", tetapi mitra yang kokoh, mitra yang otentik tidak kosmetis dan mitra yang saling memberi nilai tambah bagi keduanya. Sepertinya perlu untuk diupayakan dan dieksplorasi lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pascareformasi adanya tuntutan perubahan paradigma konvensional kepolisian yang menekankan pada law enforcement kepada pemolisian yang lebih berorientasi pada pemolisian komunitas, di mana paradigmanya lebih kepada client oriented service delivery aimed at improving accountability effectiveness by focusing problem solving (Trajanowics, et al. 1940).

Namun, paradigma community policing pada aktualisasinya memerlukan kemitraan dan partisipasi masyarakat. Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia UII Yogyakarta setelah reformasi pernah melakukan riset untuk menampung semua pendapat masyarakat mengenai polisi dan apa komentar polisi tentang masyarakat. Hasilnya sangat memprihatinkan, dua belah pihak saling menebar rasa kekecewaan dan malas untuk memercayai satu sama lain. Masyarakat lebih memilih bertindak pragmatis dalam berhubungan dengan polisi dan polisi juga menilai masyarakat terlalu banyak menuntut kepadanya.

Kondisi tersebut sepertinya, saat ini, belum berubah secara signifikan. Padahal sikap saling percaya, merupakan kunci sukses upaya mewujudkan kemitraan dan partisipasi masyarakat. Terutama sense of participation hanya dapat diwujudkan bila partner untuk berpartisipasi bisa dipercaya (trustable ), kredibilitasnya terjaga, dan profesional dalam melaksanakan tugasnya secara hakiki, bukan secara kosmetis.

Litbang Kompas pada tahun 2005 melakukan penelitian tentang citra Polri dalam memasuki usianya ke-59, pencitraan masyarakat terhadap kepolisian berangsur positif. Meskipun demikian, berbagai kelemahan masih dikeluhkan publik terhadap kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini tecermin dari jajak pendapat yang dilakukan Kompas terhadap kinerja lembaga kepolisian selama ini. Hasil penelitiannya menunjukkan, citra polisi cenderung meningkat ke arah positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hampir dua kali lebih positif daripada citra yang dibangun pada tahun 1999.

Akar historis

Eksistensi fungsional kepolisian adalah suatu institusi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (enforcing effect ) yang ditujukan untuk dapat menjaga sistem kepatuhan (konformitas). Menurut Nurfaizi (1999), kepolisian diperlukan untuk menghindarkan kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku, dan perilaku kriminal dari individu-individu warga masyarakat juga bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Melalui paradigma baru kepolisian, menurut Nurfaizi (1999) akan dikembangkan suatu tipe "perpolisian berkemanusiaan (human policing )", yaitu ruang yang menggunakan "humanistic scenario ," yang menggantikan "repressive scenario " yang digunakan selama ini.

Dalam operasionalnya, paradigma ini akan terimplementasi melalui jati diri yang memersepsikan diri sebagai abdi masyarakat, mempunyai sikap, metode, dan orientasi kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani, serta sikap kemandirian yang dapat diaktualisasikan melalui kemampuan profesionalisme yang mumpuni.

Reformasi, melalui keputusan politik nasional, telah mereposisi fungsi dan peran Polri sebagai polisi sipil. Ketetapan MPR tersebut secara konsepsional telah memisahkan polisi dari komunitas militer (ABRI) dan langsung di bawah kordinasi presiden. Hal ini sejalan dengan perjanjian hukum internasional, yang mendudukkan polisi sebagai bagian dari dunia sipil. Reposisi fungsi Polri memberikan peluang bagi dilakukannya pemikiran ulang yang mendasar terhadap peranan kepolisian dan menjadikannya sebagai bagian utama dari agenda reformasi hukum di Indonesia.

Community policing merupakan salah satu model atau gaya yang paling inovatif untuk mendukung upaya-upaya reformasi kepolisian yang diupayakan baik oleh pihak kepolisian sendiri maupun kelompok-kelompok masyarakat. Kekhasan community policing yang menekankan pada pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat untuk mendukung terciptanya polisi sipil yang profesional dan bertanggung jawab merupakan suatu langkah strategis dari agenda reformasi, khususnya reformasi hukum.

Ada dua aspek penting dalam upaya reformasi kepolisian, yaitu, pertama, adanya kebutuhan untuk menghilangkan kepolisian dari cara-cara yang militeristik dengan mentransformasikannya menjadi suatu institusi sipil yang melayani dan melindungi masyarakat; serta yang kedua yaitu kebutuhan untuk mereformasi polisi guna mendukung proses demokratisasi yang lebih luas di Indonesia.

Selain itu, community policing juga sangat diperlukan guna memberikan kemampuan kepada pihak kepolisian untuk merespons secara memadai dan cepat kebutuhan-kebutuhan dari warga masyarakat atas lingkungan yang aman. Community policing diperlukan mengingat employment rate Polri saat ini jauh dari kondisi ideal yaitu 1: 1500. Akan tetapi, kondisi ideal menurut UNDP adalah 1 : 400.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik-praktik perpolisian di Indonesia hingga saat ini secara umum cenderung telah mengisolasikan aparat kepolisian dari masyarakat yang dilayaninya yang tentunya berdampak pada kinerja kepolisian untuk melakukan pengendalian kejahatan yang lebih efisien. Oleh karena itu, penerapan community policing sangat dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi para aparat penegak hukum tersebut untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan warga masyarakat yang merupakan mitra utamanya.

Muchtar Lubis (1988) dalam bukunya Citra Polisi , menggambarkan bahwa citra polisi Indonesia agaknya belum menemukan bentuk yang jelas. Karena polisi yang diharapkan dan idealnya menjadi pelindung rakyat, dalam kenyataannya lebih dikenal sebagai "yang mengejar-ngejar rakyat". Ia lalu berubah menjadi sosok yang menakutkan. Namun, itu tidak sepenuhnya karena kesalahan polisi, melainkan juga karena dilema yang dihadapi oleh polisi di tengah masyarakat yang semakin berubah.

Strategi komunikasi

Kemitraan adalah salah satu wujud nyata komunikasi sehingga kedua belah pihak, terlebih pihak kepolisian sebagai pihak yang paling berperan dalam mewujudkan kemitraan yang memberi nilai tambah perlu menerapkan strategi komunikasi yang tepat.

Kevin Hogan, memaknai komunikasi dalam cakupan makna yang lebih luas, tidak sekadar apa yang Anda ucapkan. Komunikasi adalah "bagaimana Anda mengatakannya". Komunikasi adalah tentang mendengarkan, berbicara, dan bertindak untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran Anda kepada orang lain.

Orang yang hebat adalah pendengar yang baik, misalnya Bill Clinton yang dipercaya banyak orang memiliki niat yang baik bagi Amerika karena ia mau mendengar banyak masukan pihak setiap hari, tentang bagaimana agar Amerika menjadi lebih baik meski dalam kehidupan pribadinya tak luput dari skandal dengan banyak wanita, tetapi banyak pihak yang tidak meragukan niat baiknya terhadap Amerika.

Lebih lanjut Kevin Hogan mengutip pandangan Zig Ziglar, salah satu motivasional hebat di dunia, mengatakan "Orang tidak peduli berapa banyak yang Anda ketahui, sampai mereka tahu seberapa Anda peduli". Artinya dalam membangun kemitraan tidak cukup hanya bermodal konsep masing-masing dan konsep bersama yang baik, tetapi yang tak kalah penting adalah antusiasme setiap pihak terhadap konsep mitranya.

Belum berhasilnya pihak kepolisian dalam mengimplementasikan community policing sehingga filosofi tersebut menjadi bagian dan milik masyarakat secara fungsional. Maka, Polri sebagai subjek utama dari keberhasilan program community policing perlu memiliki strategi dan pola komunikasi yang tepat dan dapat diimplementasikan sehingga polisi semakin dekat dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat semakin kooperatif membantu tugas polisi serta merasa nyaman atau terbuka dengan polisi. Community policing tidak mudah diterapkan, tetapi bukan hal yang tidak mungkin jika ada kesungguhan dari semua pihak.

Tentu saja muaranya adalah terwujudnya total action partisipasi seluruh komponen masyarakat dan jajaran kepolisian Polda Jabar untuk membangun dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam perspektif masyarakat demokratis dan pengakuan atas supremasi hukum, harus menjadi komitmen kita semua.*** 

Penulis, dosen Universitas Langlangbuana Bandung, Ketuas Pusjian Kemitraan Polisi-Masyarakat Jawa Barat

Sumber : Surat kabar Pikiran Rakyat : 3 Juli 2007.

 
 

Sun, 15 Jan 2012 @07:17


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 1+8+9

Saran & komentar
ALBUM

Copyright © 2017 ekibaihaki · All Rights Reserved