Jangan Abaikan Kehendak Rakyat

image

Jangan Abaikan Kehendak Rakyat!
Oleh EKI BAIHAKI

Harta, pangkat, dan jabatan yang seringkali dijadikan tolok ukur kesuksesan, dalam praktiknya kerap menjerumuskan orang pada kesesatan. (K.H. Abdullah Gymnastiar)

Sebagai wujud dukungan moral, atas pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Kota dan Kabupaten yang sebagian sudah terlaksana, saya tergerak untuk memberikan catatan kritis, bagi anggota dewan produk output Pemilu Legislatif 2004 yang kehadiran awalnya disambut dengan beragam ekspresi oleh rakyat, dari yang bernada minor maupun yang bernada optimis hingga bernada biasa-biasa saja.

Secara politis dan yuridis DPRD adalah wakil rakyat minimal rakyat yang ada di daerah pemilihannya. Namun faktanya belum seluruh rakyat merasa diwakili kehendaknya dan memiliki optimisme, wakilnya di legislatif akan memperjuangkan kehendaknya. Kesan rakyat terhadap wakilnya pada saat ini, masih banyak yang bernada minor, bahkan terkadang lebih terlihat sebagai "komandan rakyat" yang siap berbeda bahkan membantah dengan kehendak rakyat. Ke depan DPRD, selaku aktor politik di daerah perlu melakukan reaktualisasi, redefinisi dan reposisi akan fungsi dan peran asasinya sebagai "artikulator" pembawa aspirasi kehendak rakyat secara lebih realistis-bermakna.

Secara teoretis salah satu alasan keberadaan anggota legislatif sebagai wakil rakyat, adalah karena rakyat sebagaimana dikatakan Jean Jaques Rousseau, rakyat memiliki Volunte Generale atau General Will (kemauan umum). Namun untuk praktisnya kemauan umum tersebut harus dititipkan kepada anggota legislatif, karena mereka dianggap mampu menentukan kebijakan publik (public policy ). Karena demokrasi langsung yang melibatkan orang dalam jumlah yang banyak untuk merundingkan beragam masalah kenegaraan dan kebijakan umum, adalah suatu hal yang mustahil. Sehingga lahir konsep perwakilan (representation ) adalah suatu konsep seseorang atau suatu kelompok memiliki kemampuan dan kewajiban untuk bicara dan atas nama rakyat.(Miriam Budiardjo, 1998)

Pada realitanya, konsep tersebut masih memiliki kelemahan dan distorsi. Loyalitas dan dedikasinya bagi kepentingan rakyat masih banyak dipertanyakan. Rakyat seringkali terlupakan dalam memori anggota dewan, rakyat diperlakukan sebatas angka-angka dan kepentingan-kepentingan pribadinya maupun kepentingan partainya. Apalagi dalam mekanisme politik pemberhentian wakil rakyat yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,DPD dan DPRD yang berlaku saat ini, partai memiliki kewenangan untuk menarik wakilnya di DPRD dan menggantikan dengan yang baru.

Namun yang perlu dikritisi adalah alasan pemberhentiannya apakah karena semata kepentingan internal partai atau karena faktor ketidakmampuannya melaksanakan fungsi perannya sebagai artikulator aspirasi kehendak rakyat. Jangan sampai terjadi anggota legislatif diberhentikan, diganti antarwaktu, justru karena karena keberpihakannya terhadap rakyat dan lebih naif lagi kalau pergantian antarwaktu dilaksanakan demi pemerataan "kue(tansi)" legislatif.

Pertanyaan besar yang muncul berkaitan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu 2004--yang mulai dilantik dalam kurun waktu bulan Agustus hingga September 2004 yang berjumlah 1.780 anggota DPRD Provinsi dan 13.525 anggota DPRD kabupaten dan kota--, adakah wakil rakyat kita yang duduk di DPRD memiliki keterkaitan dan keterikatan emosional, dan fungsional dengan rakyat yang memilihnya, serta tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugasnya selaku wakil rakyat sejati ?

Memang tak mudah menjadi wakil rakyat terpilih hasil output Pemilu Legislatif 2004 pada era reformasi, meski telah melewati proses seleksi dan eliminasi dari partai, KPU dan penentuan dalam Pemilu Legislatif 5 Juli 2004. Proses tersebut tampaknya secara keseluruhan belum optimal dan masih ada cacat yang harus diverifikasi secara sungguh-sungguh.

Panwaslu melaporkan, masih terdapat 257 calon terpilih DPR dan DPR/D serta DPD yang memiliki masalah. Sekira 83 persen dari yang bermasalah tersebut adalah berkaitan pemalsuan ijazah. Publik telah meminta KPU untuk mengambil langkah tegas agar tidak mereduksi legalitas dan legitimasi DPRD periode 2004-2009. Ironi memang, kalau ijazah saja palsu atau dipalsukan, bagaimana berkomitmen mengabdi untuk rakyat yang sangat memerlukan kejujuran yang selanjutnya akan melahirkan keberanian untuk bersikap dan bertindak.

Permasalahan tersebut setidaknya akan mengurangi legitimasi secara moral dan politik dari masyarakat terhadap keberadaan anggota legislatif daerah yang baru dilantik. Padahal efektivitas tugas dewan ke depan memerlukan adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja legislatif. Hal tersebut masih ditambah dengan adanya warisan citra yang kurang baik dari sebagian anggota DPRD sebelumnya, yang sering dipertanyakan masyarakat berkaitan dengan komitmen, integritas moral, intelektual dan spiritualnya.

Anggota DPRD pada lima tahun kedepan merupakan garda terdepan penegakan proses konsolidasi demokratisasi dan penegakan supremasi sipil di daerah, dalam proses transisi menuju demokrasi yang sudah berjalan selama enam tahun, yang digambarkan Eep Saefullah Fattah (2004) dengan meminjam ungkapan Joel Hellman (1999) sebagai "para pemenang pertama" reformasi. Para pemenang pertama adalah mereka yang berhasil merebut pusat-pusat pengendalian politik dan ekonomi pada saat awal transisi menuju reformasi.

Ketika proses transisi menjadi elitis, merekalah menurut Hellman, yang akan menentukan cetak biru masa depan transisi, melanjutkannya hingga konsolidasi demokrasi atau diam-diam membajak dan membelokkan ke arah yang berlawanan; dan menentukan apakah jaringan kolusi, korupsi dan nepotisme dan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan lainnya, akan diputus atau justru disambung lebih panjang. Maka respons yang semestinya yang harus dilakukan oleh anggota DPRD yang baru, adalah mempercepat dan mengawal proses transisi yang ada di daerah menuju menuju konsolidasi demokrasi di daerah.

Lingkungan strategis dan realitas politik daerah yang sudah semakin kritis dan cerdas, seiring dengan arus keterbukaan politik dan pengaruh media massa. Tidak akan lagi memberikan cek kosong terhadap wakilnya dalam menentukan kebijakan publik termasuk tidak mentoleransi adanya penyimpangan. Penyidikan dan penahanan terhadap anggota DPRD di beberapa kota dan kabupaten yang diduga menyelewengkan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tidak lepas dari kuatnya pressure groups lokal dalam mengkritisi kinerja wakilnya di legislatif.

Kehendak rakyat sesungguhnya sangatlah variatif dan cair, yang merupakan refleksi dari pancaran rakyat banyak. Kehendak rakyat aktualisasinya dapat disuarakan oleh tokoh masyarakat, public opinion melalui beragam saluran. Namun kehendak rakyat seringkali juga tidak dapat teraktualisasi secara jelas, kepekaan memahami silents mayority atau mayoritas massa yang diam dan malas untuk disuarakan secara nyata perlu dipahami oleh wakil rakyat, sehingga tidak terjebak, bahwa suara segelintir dapat disimplifikasi atau disederhanakan dan disimpulkan sebagai suara rakyat banyak, hanya karena muncul di media atau karena ketokohannya. Untuk itu sejatinya wakil rakyat harus memiliki hubungan emosional yang baik dengan seluruh rakyatnya. Agar tidak salah merumuskan kehendak rakyat, minimalnya kehendak sebagian besar rakyat.

Keterikatan emosional wakil rakyat dengan rakyatnya, hanya dapat terjalin jika anggota dewan memiliki kemampuan dalam mengelola emosi dirinya dan emosi orang lain secara baik atau dikenal dengan Emotional Intelligence (EQ) sehingga wakil rakyat yang memiliki kecerdasan emosional akan memiliki kepekaan dalam merespons kehendak rakyat yang beragam. Kehendak rakyat yang sebenarnya hanya didapatkan jika wakil rakyat, sebagaimana kata Iwan Fals, seharusnya (mau) merakyat tidak bersikap feodal yang bertentangan dengan sikap egalitarianisme, yang menganggap bahwa harus ada sekat hierarkis dalam kehidupan sosial.

Bahwa rakyat hormat pada orang yang stratifikasi sosialnya (dianggap tinggi) termasuk dalam hal ini anggota dewan yang terhormat adalah hal yang lumrah. Namun yang tidak sah dalam sistem demokrasi adalah jika orang yang dianggap berada pada level yang lebih tinggi tidak mau hormat apalagi mau mendengar suara rakyat kecil, padahal suara itu boleh jadi mengandung kebenaran dan kejujuran.

Resonansi emosional antara rakyat dengan wakil rakyat hanya dapat terjalin dengan baik dan alami jika wakil rakyat dapat bersikap jujur dan tulus, di antaranya mampu melakukan apa yang dikatakan dan mampu tidak mengatakan apa yang tidak dilakukan. Dan senantiasa berpikir dan bertindak apakah benar, baik dan adil bagi semua pihak dalam mengambil keputusan meskipun ada dalam pressure yang amat besar. Dan sikap ini harus didukung dengan sikap menghargai perubahan sebagai suatu kepastian, sehingga mampu ia melepaskan diri dari kecenderungan merasa benar, yang menyulitkan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan.

Hubungan emosional yang bermakna diperlukan bagi wakil rakyat dengan rakyatnya, sehingga rakyat pemilihnya merasa nyaman dalam kondisi rakyat yang sebagian besar digambarkan dalam keadaan resah, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa dan maraknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Karena beragam motif, salah satunya adalah karena kesulitan hidup yang dihadapi. Mampukah para wakil rakyat untuk menemani dan mengartikulasikan keluh kesahnya sebagaimana janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye ?

Secara fungsional wakil rakyat harus mampu mengaktualisasikan fungsi dan tugasnya, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2003, untuk melaksanakan fungsi legislasi; anggaran; dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah bersama dengan kepala daerah, fungsi ini penting dilakukan dalam rangka memberi landasan hukum bagi aktivitas dan dinamika pembangunan yang sedang dan akan dilakukan sehingga terwujud ketertiban, tantangannya adalah mampukah para wakil rakyat untuk dapat membangun keselarasan antara kepentingan pusat dan daerah di tengah meluapnya semangat etnosentrisme. Sehingga peraturan-peraturan daerah yang dihasilkan focus pada kepentingan daerah dalam kerangka memperkokoh kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan daerah, masih perlu ditingkatkan, untuk mendorong terwujudnya good governance , pemerintahan daerah yang bersih efektif dan efisien. Adanya banyak laporan penyelewengan pejabat daerah ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan lampu kuning yang mengindikasikan belum optimalnya tugas pengawasan struktural yang dimiliki oleh DPRD terhadap pemerintah daerah. Diperlukan kesungguhan dan bukti nyata atas kemampuannya dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemerintah daerah mewakili rakyat.

Fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD dalam pelaksanaannya masih perlu direaktualisasi lagi, terutama dalam hal skala prioritas anggaran yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan rakyat. Fakta bahwa masih banyaknya protes terhadap alokasi anggaran pada APBD, yang dinilai belum memihak terhadap kepentingan rakyat banyak, perlu menjadi perhatian serius dari anggota DPRD yang baru, agar dalam penyusunan anggaran senantiasa dilandasi adanya pemihakan yang kuat terhadap keinginan dan kehendak rakyat melalui dukungan anggaran.

Hak yang dimiliki anggota DPRD dalam mengartikulasikan kehendak rakyat di antaranya adalah hak bertanya, hak interplasi, yaitu untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah tentang kebijakan strategis dan penting yang berdampak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. DPRD juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian yang luar biasa disertai rekomendasi penyelesaiannya. Dalam dunia wayang dikenal dua tipe begawan, yang pertama adalah Begawan Abiyasa, sosok yang pandai memberi nasihat, namun lebih suka pasif dan memilih diam. Tipe kedua, ialah Begawan Bisma, pandai memberi nasihat, namun ia juga berani untuk memperjuangkan dan memertahankan pendapat-pendapatnya, kalau perlu melalui perlawanan dan pertarungan yang sengit. Ia ingin selalu berpartisipasi untuk meninggalkan jejak dan untuk mempengaruhi tatanan. Saya berharap tipe Begawan Bisma, komposisinya lebih banyak dimiliki oleh anggota legislatif daerah hasil Pemilu 2004.

Menghadapi beragam tantangan, keprihatinan, gairah dan kecemasan yang akan dihadapi oleh anggota legislatif daerah yang baru, ada baiknya untuk mengenang proklamator Muhamad Hatta. Suatu ketika Hatta pernah berkata, "Hanya satu tanah yang disebut tanah airku. Ia berkembang dengan amal, dan amal itu adalah amalku." Dan Eep Saeffulloh Fatah, dalam bukunya yang inspiratif mengajak, "mencintai Indonesia dengan amal" adalah tanggung jawab sejarah yang sedang kita pikul dalam kerangka demokratisasi, membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan menurut hemat saya, khusus bagi wakil rakyat "mencintai rakyat, dengan tidak mengabaikan kehendaknya" adalah suatu keharusan. Dan Aa Gym, mengingatkan bahwa, "pangkat dan jabatan yang seringkali dijadikan tolok ukur kesuksesan dalam praktiknya kerap menjerumuskan orang pada kesesatan". Selamat bertugas dan sukses!***

Penulis Dosen UNLA, Ketua Panwaslu Kota Cimahi

Sumber,  Surat Kabar Pikiran Rakyat, 23 Agustus 2004

 

Sun, 15 Jan 2012 @19:19

Copyright © 2018 ekibaihaki · All Rights Reserved