Golput dalam Pemilu

image

Ragam Perspektif Golput Pada Pemilu
Oleh EKI BAIHAKI

Pemilu di Indonesia, dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi telah dilaksanakan sembilan kali pemilu legislatif dan satu putaran pemilu presiden. Namun, hal yang menarik dari data partisipasi pemilih dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 2004 menunjukkan grafik penurunan. Bahkan pada Pilpres 5 Juli 2004, dan pada pilpres putaran kedua 20 September 2004 diprediksi akan turun secara signifikan. Artinya, persentase pemilih yang tidak memilih atau diistilahkan dengan golongan putih (golput) menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu di Amerika Serikat yang hanya mencapai 45-50 persen, partisipasi pemilih di Indonesia relatif lebih baik, namun adanya kecenderungan persentase golput yang semakin meningkat layak untuk kita cermati sebagai sebuah realitas perjalanan dinamika demokrasi Indonesia.

Meskipun fenomena golput yang diidentifikasikan dengan "gerakan protes" terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu muncul hanya setiap lima tahun sekali, namun yang penting untuk diketahui dari gerakan itu adalah makna dan sasaran yang ingin dicapainya serta implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa hingga kini masih tetap ada golput yang memberikan "suara berbeda", ini suatu tanda zaman "ada apa dengan dinamika demokrasi kita?" Suara berbeda atau dengan kata lain tidak mencoblos salah satu pun dari tanda gambar organisasi peserta pemilu (OPP) atau salah satu pasangan capres tentu saja bukannya tanpa kesadaran dan pertimbangan yang argumentatif.

Orang-orang golput-seperti dikatakan Arif Budiman, salah seorang pencetus golput pada tahun 1971, ada yang murni dan ada yang kecelakaan. Kalau yang murni tidak mau memilih berdasarkan kesadaran, sedangkan yang kecelakaan karena memang benar-benar tidak mengerti atau lagi ada halangan.

Membahas golput, maka kita tidak lepas untuk menyibak faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memberikan suaranya dalam pemilu. apakah memilih merupakan hak (rights ) atau kewajiban (obligations ), atau ritual budaya semata yang tanpa makna?

Persentase pemilih yang tidak memilih pada pemilu presiden tahap pertama 5 Juli 2004, diprediksi meningkat secara signifikan. Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti memerkirakan angkanya antara 20 hingga 30 persen (Pikiran Rakyat ,15/7) mencermati golput sebagai fenomena politik adalah hal menarik, banyak pemaknaan sosiologis maupun politik menarik untuk kita kaji dengan beragam perspektifnya. Tak kurang Ali Murtopo, tokoh orde baru mengistilahkan golput itu (maaf) seperti kentut, baunya terasa tetapi tidak terlihat bentuknya.

Penurunan partisipasi

Data statistik partisipasi pemilih dari 9 kali pemilu legislatif yang pernah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955-2004 yang diolah dari data KPU Menunjukkan Pemilu Legislatif Tahun 1971, merupakan pemilu pertama masa orde baru yang mencapai tingkat partisipasi tertinggi yang mencapai angka 96,62 persen. Sedangkan yang terendah adalah Pemilu Legislatif 2004, yang mencapai angka 84,07 persen.

Sebagai gambaran, Pemilu 1955 dengan pemilih terdaftar sebanyak 43.104.464 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 91.41 persen merupakan pemilu yang dilaksanakan dalam suasana atmospir kebersamaan sebagai bangsa dan negara baru masih dirasakan sehingga fenomena golput belum muncul dan motif yang melatarbelakanginya dirasakan kurang signifikan untuk munculnya gerakan protes yang signifikan.

Pemilu 1971, merupakan pemilu pertama pada masa orde baru dengan pemilih terdaftar sebanyak 58.558.776 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,62 persen. Pemilu 1977 dengan pemilih terdaftar sebanyak 69.871.092 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96.52 persen. Pemilu 1982 dengan pemilih terdaftar sebanyak 82.132.195 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,47 persen. Pemilu 1987 dengan pemilih terdaftar sebanyak 93.737.633 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96.43 persen.

Pemilu 1992 dengan pemilih terdaftar sebanyak 107.565.413 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 95,06 persen. Pemilu 1997 dengan pemilih terdaftar sebanyak 125.640.987 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 93,55 persen. Pemilu 1999 dengan pemilih terdaftar sebanyak 118.158.778 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 92,74 persen. Pemilu Legislatif 2004 dengan pemilih terdaftar sebanyak 148.000.369 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 84,07 persen.

Golput ternyata tidak monolitik. Tiap peserta golput mempunyai justifikasinya sendiri. Adanya beragam kausa yang menyebabkan orang menjadi golput. Pada masa orde baru, motivasi yang melatarbelakangi tingkah laku lahirnya golput, didasarkan pada beberapa motivasi pokok di antaranya. Pertama , golput dilakukan sebagai protes terhadap pelaksanaan pemilu, yang mengarahkan perhatiannya kepada proses pembentukan legitimasi sistem politik sebagai wujud protes mereka terhadap sistem politik Indonesia yang tidak mengaktualisasikan pengembangan demokrasi yang signifikan .

Kedua , golput dilakukan sebagai gerakan protes terhadap pemilu yang digunakan sebagai legitimasi bagi kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan keamanan meski berhasil meningkatkan pendapatan nasional akan tetapi, diwarnai oleh berbagai kesenjangan dan ketidakadilan. Ketiga , golput dianggap sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya kaum muda, yang tujuannya bukan untuk menjadi pengikut dari salah satu aliran politik tertentu, tetapi untuk membuat orang berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi lingkungannya. Tujuannya untuk menjaga tradisi berdemokrasi, yaitu dalam situasi apa pun juga pendirian yang berbeda dengan pendirian penguasa harus selalu dilindungi, jangan sampai penguasa dapat melakukan apa saja yang diinginkan tanpa batas.

Pada era reformasi, Gus Dur dan M. Fadjroel Rachman selaku ketua lembaga pengkajian demokrasi dan negara kesejahteraan, punya alasan berbeda mengapa memilih golput. Alasan Gus Dur menjadi golput karena menilai, KPU membunuh demokrasi dengan bertindak diskriminatif menghalangi pencalonannya untuk jabatan presiden. Jadi menurut Gus Dur, tidak lolosnya Gus Dur melalui persyaratan kesehatan seperti ditentukan dalam aturan KPU adalah aturan yang diskriminatif, dan yang demikian ini adalah pembunuhan demokrasi. Pembelaannya atas demokrasi itulah yang lalu menjadi fokus utama mengapa ia menjadi golput.

Sedangkan alasan Fadjroel, ia tidak memilih karena dalam pandangannya tak satu pun calon yang berani dan secara terbuka mengajukan program mengusut korupsi Orde Baru, menentang militerisme yang membela kekerasan pemerintahan masa lalu. Guna melengkapi dukungan atas legitimasinya untuk tidak memilih, Fadjroel mengajukan klaim, golputlah pemenang Pemilu Legislatif 2004.

Bahkan, raihan suaranya melebihi nilai perolehan Golkar sebagai pemenang. Untuk itu ia mengajukan sejumlah data yang membuktikan jumlah pendukung golput lebih banyak daripada pendukung partai pemenang pemilu.

Golput juga merupakan prilaku yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Bergantinya pilihan dari tidak memberikan suara lalu memilih atau sebaliknya, parameternya bervariasi bagi masing-masing individu. Arief Budiman, misalnya yang semasa orde baru yang merupakan salah seorang inisiator golput, kini justru sebagai pemilih yang bersemangat. Alasan perubahan sikapnya karena pemilu sekarang demokratis (Trans TV , 6/7)

Golput dengan kadar 90 persen, adalah beberapa alasan yang disampaikan sebagian pendukung capres Amien Rais-Siswono yang dapat dimaknai kecenderungan golput sebagai protes terhadap capres idolanya yang tereliminasi pada putaran pertama dan belum melihat capres lainnya dapat memenuhi harapannya sebagai tokoh reformis. Namun, karena belum menjadi golput yang sifatnya permanen, bisa jadi berubah menjadi pemilih jika pasangan capres yang masuk grand final mampu mengakomodasi harapan dan mampu menunjukkan kualitas performa yang diharapkannya.

Beragam alasan merupakan indikasi bahwa golput merupakan gerakan individual. Roni Nitibaskara menilai, seandainya golput akan di organisasi, ia akan menjadi semacam partai atau gerakan oposisi yang harus mempunyai alibi ideologis yang dapat diterima semua peserta golput. Realitas ini kecil kemungkinannya terbentuk karena banyak alasan mengapa orang tidak memberikan suaranya. Kesamaan dalam golput hanya dalam hal memilih untuk tidak memilih yang tidak dilandasi homogenitas tertentu yang bersifat mayoritas.

Paralel dengan itu, beragamnya motif orang memilih. Namun di sini ada perbedaan mendasar, pilihan-pilihan itu diwadahi. Tiap kecendrungan politis yang sama sudah jelas salurannya, yaitu partai atau calon peserta pemilu yang sesuai pilihannya. Ruang penyaluran semacam ini nyaris tidak ada pada golput. Hal inilah yang mungkin mengakibatkan golput tetap sunyi meski jumlahnya relatif lebih besar.

Perspektif moral dan hukum golput

Secara moral, Ketua Panwaslu Komarudin Hidayat, menilai golput adalah pilhan yang kontraproduktif bagi pemilu, mereka sama dengan tidak menanam saham pada pemerintahan mendatang. Mereka yang golput secara moral tidak berhak komplain atas kebijakan pemerintah terpilih nanti. Namun, golput dapat menjadi pembelajaran politik yang bagus apabila diniatkan kepada para kontestan bahwa mereka tidak sepenuhnya dapat memenuhi harapan mereka.

Dikaitkan dengan posisi hukum dari golput, Roni Nitibaskara berpandangan, bila memilih dianggap sebagai hak maka tidak menggunakan hak pilih adalah perbuatan yang tidak mengandung konsekuensi hukum. Lain halnya bila memilih itu wajib, maka tak memilih adalah meninggalkan kewajiban. Seandainya tidak memilih sebagai cacat secara hukum dalam pandangan politik kriminal yang berlaku, maka tidak memilih dapat dikenai sanksi. Namun, bila hal itu ditempuh, pengenaan sanksi akan merampas kemerdekaan dan meniadakan pluralisme. Keadaan ini akan jelas berseberangan dengan demokrasi yang hendak ditegakkan melalui pemilihan itu sendiri.

Bagi orang yang memandang memilih pimpinan adalah bagian dari ibadah, ikut pemilihan pimpinan mengandung nilai-nilai transcendental. Dilihat dari aspek ini, maka tidak jadi memilih dapat dimaknai lari dari tanggung jawab, karena itu berdosa. Namun, yang tidak memberikan suaranya pun juga punya alasan, dengan tidak memilih ia terlepas tanggung jawab atas kemudaratan yang akan terjadi karena tiadanya pilihan yang baik. Mengingat masing-masing punya landasan pembenaran yang patut dihargai, mereka yang tidak memilih juga perlu dihargai.

Tentu saja ditinjau dari segi yuridis, yang dilarang adalah menghalangi seseorang untuk menggunakan hak politiknya. Upaya melakukan peng-golputan secara sengaja adalah tindak pidana pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, memuat ketentuan pidana bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi untuk tidak memilih, atau menyebabkan orang kehilangan haknya untuk memilih, atau seorang majikan atau pimpinan tidak memberikan kesempatan secara sengaja kepada buruhnya untuk melaksanakan hak politiknya, maka ia dapat dikategorikan sebagai melakukan tindak pidana pemilu dengan ancaman hukuman kurungan atau denda.

Dan jika hal tersebut terbukti, maka panitia pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya akan menindaklanjuti dan memproses permasalahan tersebut sesuai ketentuan dalam tindak pidana pemilu . Dengan ketentuan ini golput merupakan pilihan pribadi, bukan hasil intervensi pihak lain memilih untuk tidak memilih, sehingga massa yang timbul adalah massa yang bervariasi dan sunyi.

Kita boleh berbeda bahkan perbedaan merupakan sesuatu yang esensial di dalam suatu masyarakat yang modern yang majemuk. Tetapi kita harus berhenti berbeda bila dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sudah dipertaruhkan. Dalam keadaan seperti itu kita harus bersatu termasuk bijaksana dalam memaknai fenomena yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Dan tak kalah pentingnya adalah untuk memaknai setiap pilihan terbaik kita sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara yang lebih kokoh sehingga pilihan apa pun tidak akan membawa implikasi yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.*** 

Penulis, dosen UNLA dan Ketua Panwaslu Kota Cimahi

Sumber : Pikiran Rakyat

 

 

Sun, 15 Jan 2012 @20:32

Saran & komentar
ALBUM

Copyright © 2017 ekibaihaki · All Rights Reserved