Etika Jurnalistik

image

         Etika Jurnalistik *

                   Oleh : Eki Baihaki

M edia massa memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sudah tidak diragukan lagi baik yang berdampak positif maupun negatif, walau kerap dipandang secara berbeda namun tidak ada yang menyangkal atas perannya yang signifikan dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Media massa  adalah “a mirror of in event of society and the word, implying a faithful reflection” . Cerminan berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya.            Karenanya seringkali pengelola media merasa tidak “bersalah” jika isi media dipenuhi oleh konflik, kekerasan, pornografi dan berbagai keburukan lainnya, kerena menurutnya realitas yang terjadi adalah demikian faktanya. Sejatinya media massa, diharapkan mampu berperan dalam upaya turut merekonstruksi kondisi masyarakat kearah yang lebih baik bukan sebaliknya

Sifat komunikasi massa yang ada di mana-mana (ubiquity ) sekaligus hadir di mana-mana (omnipresence ), pada realitasnya seringkali menempatkan khalayak semata sebagai objek, yang akhirnya membuat khalayak sekedar menjadi konsumen dari produk komunikasi massa. Khalayak menjadi pihak yang tak berdaya menghadapi derasnya terpaan pesan-pesan yang disampaikan melalui berbagai media massa cetak maupun elektronik

 

                            

Dibawah ini beberapa contoh pelanggaran etika profesi pada jurnalistik :

� Kasus Pertama :

Kasus indy rachmawati dan Tvone dalam kasus makelar kasus. Indy melakukkan fabrikasi berita dengan menghadirkan narasumber palsu yang disuap uang dengan isi berita nonfaktual dan direkayasa, walau melakukkan pembelaan bahwa narasumber palsu sering tampil pada stasiun TV lain.                                                                    Sanksinya : Indy mendapatkan skorsing dari tugasnya, sementara bagi stasiun televisi tersebut diberikan peringatan keras oleh dewan pers,karena tidak menggunakan prinsip cover-both side

                                                                                                                     � Kasus kedua : Kasus wawancara fiktif seorang wartawan harian di Surabaya menurunkan berita hasil wawancaranya dengan seorang isteri Nurdin M Top. Untuk meyakinkan kepada publiknya, sang wartawan sampai mendeskripsikan bagaimana wawancara itu terjadi. Karena berasal dari sumber yang katanya terpercaya, hasil wawancara tersebut tentu saja menjadi perhatian masyarakat luas. Tetapi, belakangan terungkap, ternyata wawancara tersebut palsu alias fiktif karena tidak pernah dilakukan sama sekali. Isteri Nurdin M Top kala itu sedang sakit tenggorokkan sehingga untuk berbicara saja sulit, apalagi memberikan keterangan panjang lebar seperti laporan wawancara tersebut. Wartawan dari harian ini memang tidak pernah bersua dengan isteri orang yang disangka teroris itu dan tidak pernah ada wawancara sama sekali. Wartawan dalam kasus di atas melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 berbunyi: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Wartawan tersebut tidak menggunakan cara yang professional dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak menyebarkan berita yang faktual dan tidak menggunakan narasumber yang jelas, bahkan narasumber yang digunakan dalah narasumber fiktif. Wawancara dan berita yang dipublikasikannya merupakan kebohongan. Tentu ini merugikan konsumen media. Pembaca mengkonsumsi media untuk memperoleh kebenaran, bukan kebohongan. 
Sanksinya : Kredibilitas harian tempat wartawan tersebut bekerja juga sudah tentu menjadi diragukan                                                                                              

 

� Kasus 3 : Perseteruan Ariel dengan pihak Trans TV yang awakya merasa kameranya dirusak ariel saat meliput di markas besar kepolisian negara RI(mabes polri) jika dilihat ini bukan hanya salah dari seorang narasumbernya melainkan kesalahan dari pencari beritanya yang menghalang-halangi langkah ariel ketika berada di mabes polri harusnya pencari berita dapat membedakan mana yang kepentingan publik mana yang kepentingan pribadi

Sanksinya : Pencari berita dapat dilaporkan pada pihak yang berwajib karena tidak dapat membedakan mana yang kepentingan publik dan pribadi,apakah kepentingan pribadi berguna untuk kepentingan publik,khususnya dalam pemberitaan pers.                       

 

� Kasus 4 :  Pemberitaan kasus Antasari yang melibatkan wanita bernama Rani oleh TV One. Menurut Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tribuana Said,  saat diskusi Bedah Kasus Kode Etik Jurnalistik di Gedung Dewan Pers, indikasi pelanggaran tersebut dapat dilihat dari pemberitaan yang kurang berimbang karena hanya menggunakan pernyataan dari pihak kepolisian saja.
Selain itu, Tribuana menambahkan, narasumber yang dipakai hanya narasumber sekunder saja, misalnya keluarga Rani dan tetangga Rani, bukan dari narasumber utama.
Pasal yang dilanggar oleh divisi berita TV One dalam menyiarkan pemberitaan Antasari ,  adalah Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam kasus di atas, wartawan TV One hanya menggunakan pernyataan dari pihak kepolisian, tidak menggunakan data dari narasumber utama yaitu Antasari atau Rani. Sanksinya : Tidak mendapatkan sanksi namun hanya memperingatkan pihak yang terkait agar menyajikan berita yang berimbang sesuai kode etik.                                                         

� Kasus kelima : Pada tayangan silet dimana skrip yang dibacakan pembawa acara mengangkat komentar paranormal tentang gunung merapi. Komentar paranormal yang mengatakan gunung api akan meletus dalam skala besar tidak terbukti, bisa dikatagorikan sebagai hoax atau berita bohong, kasus ini membuat geger masyarakat  Jogya, ditengah derita yang sedang dialaminya terhadap bencana. Kasus ini dikenakan pasal 4 kode etik jurnalistik.RCTI sebagai stasiun televisi yang menayangkan Silet sendiri telah secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas pemberitaannya, kepada masyarakat Yogyakarta dan warga korban Merapi pada khususnya. Permohonan maaf tersebut disiarkan dalam running text maupun pesan layanan masyarakat yang diputar di RCTI.Tak hanya itu, RCTI juga telah membuat tayangan khusus demi menyeimbangkan pemberitaan yang sebelumnya. Sanksinya : RCTI harus menghentikan tayangan tersebut sampai proses penanggulangan bencana gunung merapi selesai                                      .

Catatan Penutup

Kode Etik Jurnalistik, hakekatnya merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap insan pers, profesi jurnalistik selain   memiliki kebebasan pers sendiri tentunya memiliki batasanya sendiri, dimana batasan yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nurani, namun kebebasan pers bukan hanya dibatasi oleh kode etik jurnalistik akan tetapi ada batasan yang kuat yang tercantum pada   peraturan perundang-undangan.                                                                                     

Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban terhadap aktifitas jurnalistik, ada pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Semuanya terpulang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga  masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang  menilai penerbitan/media yang hanya mencari popularitas dan penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya. (dari berbagai sumber)

 

Disampaikan pada : Diklatsar, Lembaga Pers Mahasiswa Momentum UNLA 14/12/2011                                              

Mon, 16 Jan 2012 @20:49


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Saran & komentar
ALBUM

Copyright © 2018 ekibaihaki · All Rights Reserved